Presiden Ingin Perhutanan Sosial Hadirkan Keadilan Ekonomi Rakyat
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali penyediaan alokasi 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal.
Presiden Buka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah
Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017
Bahas Kelapa Sawit, Lebih 1.500 Pebisnis dari 23 Negara Hadiri IPOC di Bali
Lebih dari 1.500 pelaku bisnis dari 23 negara menghadiri 13th IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) and 2018 Price Outlook di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1 - 3 November 2017
Timnas Indonesia u-19 Kunjungi Sekolah di Jember
Rombongan Tim Nasional Indonesia U-19 mengunjungi beberapa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Perkenalkan Doktor Termuda Indonesia dari ITB, Umurnya Baru 24 Tahun
Grandprix Thomryes Marth Kadja, mahasiswa S3 Kimia ITB, resmi mendapatkan gelar doktor
Tontowi/Liliyana Bertarung 71 Menit untuk Lolos Perempat Final Denmark
Pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir harus melalui pertarungan selama 71 menit untuk bisa lolos ke perempat final turnamen bulu tangkis Denmark Terbuka 2017
Warga Rusia Mainkan Gamelan dan Tarian Indonesia
Tabuhan gamelan dan tarian Indonesia berhasil memukau ratusan penonton konser "Charming Sounds of Indonesia"
Indonesia-Qatar Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Infrastruktur dan Pariwisata
Presiden Joko Widodo pada Rabu, 18 Oktober 2017, menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Luhut Tegaskan Sikap Soal Freeport Kepada Mendag AS
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sikap pemerintah Indonesia terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Niger Dukung Indonesia Mencalonkan Anggota DK PBB
Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan Niger dalam pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB